Diduga Korupsi Pengadaan Bibit, ASN di Kudus Ditahan Kejati Jawa Tengah

Diduga Korupsi Pengadaan Bibit, ASN di Kudus Ditahan Kejati Jawa Tengah – Seseorang instrumen sipil negara (ASN) yg sesehari kerja di lingkungan Pemkab Kudus, ditahan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah. RM (38) disangka kerjakan tindak pidana korupsi pemasokan bibit.

Informasi yg disatukan, RM sekarang ini kerja jadi staf Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum serta Pengaturan Ruangan (PUPR) Kabupaten Kudus. RM terserang perkara saat kerja di Dinas Perumahan, Daerah Permukiman, serta Lingkungan Hidup (PKPLH). Dia menjadi ASN turut serta dalam lelang pemasokan bibit tanaman yg nilainya meraih Rp 200 juta.

Dia udah menekuni penahanan telah satu pekan ini. Terhitung mulai sejak 13 Februari 2019. RM ditahan di Lapas Kedungpane Semarang.

Kepala Dinas PUPR Kudus, Heru Subiyantoko terhadap wartawan di kantornya di Jalan Jenderal Sudirman menyatakan selama ini belum pula mendapatkan info sah dari Kejati Jateng.

Dia menyatakan cuma dapatkan info hanya terbatas. Info yg diterimanya, RM memang tdk pulang selesai di panggil Kejati.

Terhadap wartawan, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Kudus, Prabowo Aji Sasmito menuturkan, perkara ini jadi kekuatan Kejati.

“Menjadi ASN, memang tdk bisa untuk turut serta lelang, ditambah lagi hingga menang lelang. Hal tersebut udah diterangkan dalam kasus 12 huruf i Undang-undang Tindak Pidana Korupsi,” terangnya.

Selain itu, Bupati Kudus HM Tamzil menyikapi perkara yg menerpa RM. Pihaknya bakal memberikan dukungan hukum.

Lalu kelak, pihaknya bakal memberhentikan sesaat RM. Sepanjang RM diberhentikan sesaat, kata Tamzil, jadi yg perihal terus bakal terima upah 50% dari keseluruhan penghasilannya.

“Kami melangkah memberhentikan sesaat sembari tunggu putusan terus. Bila berhenti sesaat, upah ya umumnya cuma 50% yg dibayarkan,” imbuhnya.

Dengan cara terpisah Sekda Kudus Sam’ani Intakoris memberi tambahan, pihaknya bakal rapat dengan Korpri untuk memberikan dukungan hukum terhadap RM.

Dalam soal ini, Korpri Kudus bakal meminta dukungan hukum ke BKBH Korpri Jateng.

“Korpri Kudus kelak meminta dukungan BKBH korpri Jateng ya. Kita bakal dampingi serta advokasi ASN yg terlibat soal hukum. Sesuai dengan UU Nomer 5 tahun 2014, kasus 126, kasus 92, kasus 106,” katanya.

You might also like